NextID What's Next ?
Jakarta, NextID – Negosiasi Indonesia dengan Uni Eropa dalam kerangka Forest Law Enforcement Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA) – Perjanjian Kerjasama Sukarela Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan – sudah berlangsung hampir 10 tahun, yakni dari tahun 2007.
Perjalanan panjang dan berliku penuh dengan tantangan tersebut telah sampai pada puncaknya, yakni kesiapan Indonesia dan Uni Eropa untuk mengimplementasikan FLEGT-VPA pada tahun ini.
Negosiasi FLEGT-VPA Indonesia – Uni Eropa dinahkodai oleh Kementerian Luar Negeri dan melibatkan para pemangku kepentingan kehutanan Indonesia, baik dari unsur pemerintah, industri maupun masyarakat. Dengan demikian kepentingan semua pihak terakomodasi dengan baik.
“Jiwa” dari negosiasi FLEGT-VPA Indonesia – Uni Eropa adalah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), yang dibangun Indonesia sejak tahun 2003 melalui proses konsultasi publik dengan keterlibatan para pemangku kepentingan kehutanan dari unsur pemerintah, pelaku usaha, organisasi non pemerintah dan akademisi. Sebagai sebuah sistem yang dinamis, SVLK melewati proses penyempurnaan, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip keterwakilan, transparansi dan kredibilitas.
SVLK dibangun berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia. Seiring dengan perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi dari perubahan lingkungan strategis, maka SVLK pun terus disesuaikan. Revisi-revisi pada SVLK, selain mengacu pada perubahan peraturan perundang-undangan, juga diselaraskan dengan masukan dan keprihatinan para pemangku kepentingan.
Terbitnya peraturan Menteri Perdagangan No. 25 tahun 2016 merupakan wujud dari kebulatan tekad para pemangku kepentingan dalam melestarikan sumber daya hutan Indonesia, yang diperlukan bagi keberlanjutan pembangunan nasional, termasuk dalam menyediakan bahan baku bagi industri kehutanan yang berkelanjutan, guna mendukung perdagangan produk hasil kayu legal dari hutan yang dikelola secara lestari.
SVLK mulai diimplementasikan pada bulan Januari 2013. Dalam perjalanannya, perbaikan terhadap SVLK adalah sesuatu yang logis.
Terbitnya Peraturan Menteri LHK No. P.30 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 tahun 2016 menambah kesempurnaan SVLK.
Namun demikian, karena SVLK bersifat mandatoris, maka hal itu membawa konsekuensi yang memerlukan perhatian semua pihak. Beberapa industri kecil dan menengah (IKM) furnitur yang belum memiliki sertifikat SVLK perlu dibantu dan difasilitasi untuk secepatnya mendapatkan SVLK.
Untuk itu, perlu mensinergikan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pendampingan dan dukungan bagi IKM guna mendapatkan sertifikat SVLK. Menurut data, ada 1,634 unit IKM ekportir furnitur dan 70% dari IKM eksportir sudah memiliki sertifikat SVLK. Indonesia optimis bahwa IKM tersebut dapat difasilitasi untuk mendapatkan SVLK sebelum FLEGT-VPA Indonesia-EU “go alive” (diimplementasikan).
Pekan depan, pada 18 Mei 2016, di Brussels akan berlangsung pertemuan Joint Implementing Committee (JIC) antara Indonesia dengan Komisi Uni Eropa untuk menentukan tanggal yang paling tepat melakukan implementasi FLEGT-VPA Indonesia – EU.
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian LHK, Kemendag, Kemenperin, dan Kemenlu, akan bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam mempromosikan produk kayu legal Indonesia ke pasar manca negara. Namun demikian, upaya tersebut tidak akan berhasil apabila tidak mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya.
