NextID What's Next ?
Jakarta, NextID – Forum Wartawan Otomotif Indonesia (Forwot) menggelar diskusi pintar bertemakan ‘Road to Zero ODOL Trucks on The Roads’, untuk membedah bagaimana cara pemerintah menghilangkan truk kelebihan dimensi dan muatan (Over Dimension Over Load/ODOL) sesuai target yaitu pada 2021.
Diskusi Pintar tersebut berlangsung pada Kamis (3/10019) di Dhonika Cafe, Jakarta. Turut hadir, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, Kasubditwal & PJR Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol. Bambang Sentot Widodo, dan Presiden Direktur PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) Jap Ernando Demily.
“Kami sudah mendeklarasikan pada 2021 tidak ada lagi truk ODOL,” ucap Budi Setiyadi dalam diskusi.
Strategi yang digalakkan oleh Kementerian Perhubungan, menurut dia, adalah dengan mempersempit ruang gerak para pengusaha yang tidak taat aturan melalui kerjasama antara lain dengan kepolisian maupun dengan para pengelola jalan tol. Sinergi antara kementerian dengan penegak hukum dilakukan dengan melakukan digitalisasi pembuatan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sehingga tidak bisa dipalsukan lagi.
Sebagai latarbelakang, Budi menginformasikan truk yang keluar dari dealer, saat dibeli oleh pengusaha, masih berbentuk sasis. Sasis tersebut kemudian dibangun di perusahaan karoseri rekanan sesuai rancang bangun yang sudah disetujui oleh Kementerian Perhubungan. Umumnya, saat sedang digarap oleh karoseri itulah kenakalan terjadi dan truk dibangun tidak sesuai dengan rancang bangun semula. Pengusaha pun tidak meminta berita acara dari Badan Pengelola Transportasi Darat (BPDT) karena pasti ketahuan. SRUT palsu menjadi solusi mereka.
“SRUT didaftarkan di SAMSAT (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap). Permasalahannya, petugas bisa tidak tahu kalau itu SRUT palsu. “Berikutnya ini akan kita ganti gunakan aplikasi. Kita sedang bangun satu sistem saling terintegrasi antara Menhub dan Kepolisian sehingga nanti tidak perlu dokumen seperti ini. Tapi boleh jadi juga kebocoran bisa terjadi di SAMSAT,” ujarnya.
Masih banyak lagi inisiatif yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Menurut Budi, pihaknya dalam waktu dekat bakal mengumumkan tarif logistik per kilometer untuk berbagai komoditas. Ada pula jembatan timbang online mulai 2020 untuk menghilangkan suap maupun pungutan liar. Terakhir, mereka sedang berkoordinasi dengan BPJT untuk mengaplikasikan jembatan online di jalan-jalan tol yang bernama Weight In Motion pada tahun yang sama.
Garansi Hilang
Ernando, di sisi lain, mengatakan, pihaknya telah menerapkan sistem yang membuat para konsumen mereka tidak bisa membuat truk Isuzu yang ODOL. Di antaranya adalah sertifikasi perusahaan karoseri rekanan plus sanksi hilangnya garansi.
“Kami menaruh Electronic Control Unit (ECU) di truk sebagai bentuk pengawasan apakah dalam penggunaan sehari-sehari Gross Vehicle Weight (GVW) atau enggak, over load enggak. Saat terjadi klaim garansi, kami cek dulu. Kalau dari ECU menunjukkan penggunaannya tidak sesuai dengan yang direkomendasikan, maka garansi gugur,” papar dia.
“Isuzu Indonesia tentu sangat menyambut baik terkait peraturan ODOL, karena produk Isuzu sendiri memang dirancang sesuai dengan regulasi keamanan berkendara di Indonesia,” ujar Ernando.
Di sisi lain, dengan makin ketatnya peraturan Pemerintah, tak sedikit pebisnis yang harus berpikir ulang. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan mereka, yang pasti memperketat biaya operasional menjadi hal yang utama. Selain mereka dapat beralih kendaraan, dari sebelumnya menggunakan truck rigid, kini mulai memakai tractor head, sebab kapabilitas jenis tractor head lebih besar dan titik penyebaran beban lebih luas dibandingkan truk rigid sehingga menjadi solusi dari ODOL. “Isuzu juga memberikan solusi dari sisi penghematan operasional, karena kita tahu biaya terbesar dari biaya operasionl adalah penggunaan bahan bakar, dan DNA dari Isuzu yang utama adalah mesin yang irit bahan bakar dan bandel” ujar Attias Asril selaku GM IAMI.
