NextID What's Next ?
Makassar, NextID – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan mengintegrasikan bank sampah dengan kampung UKM digital lingkungan hidup.
Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga mengatakan, kerja sama dengan Kementerian LHK sangat strategis agar pengembangan bank sampah berjalan lebih optimal dan memiliki nilai keekonomian bagi masyarakat.
“Dengan kerja sama ini, bank sampah kita angkat jadi UKM sehingga bisa terus berkembang. Ini bentuk sinergi kita dengan kementerian lainnya sehingga semua program bisa berjalan,” kata Puspayoga usai peringatan Hari Peduli Sampah Nasional bertajuk “Revolusi Mental Menuju Indonesia Bersih Sampah 2020,” di Makassar, Sabtu, (5/3).
Menurut Puspayoga, Kementerian Koperasi dan UKM akan memfasilitasi kebutuhan UKM bank sampah dan Kampung UKM Digital mulai dari pelatihan lembaga, administrasi dan manajemen serta permodalan sehingga bank sampah bisa produktif dan terus berkembang di seluruh daerah. “Kita bantu manajemen bank sampah dan akses pembiayaan dari KUR (kredit usaha rakyat) maupun pembiayaan dari LPDB (Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir),” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Menkop dan UKM Puspayoga didampingi Menteri LHK Siti Nurbaya dan Direktur Utama BRI Asmawi Syam menyerahkan izin usaha mikro dan kecil (IUMK) dan KUR kepada 8 unit bank sampah dan disaksikan Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla.
Lebih lanjut Puspayoga menjelaskan, program social technopreneur sangat penting untuk direalisasikan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial dengan cara pengembangan usaha berbasis teknologi. Misalnya, dengan mendorong pengelolaan bank sampah hingga menghasilkan produk daur ulang yang memiliki nilai ekonomis. “Kita sudah lihat hasilnya (produk daur ulang) bagus-bagus. Ini harus terus didorong agar semua daerah bisa menghasilkan hasil daur ulang sampah semacam ini,” lanjutnya.
Ke depan, menurutnya, pengembangan usaha berbasis teknologi harus diperkuat sehingga proses hilirisasi bisa berjalan lebih baik. “Social technopreneur harus bisa mengarah ke industrialisasi. Nanti perlunya kerja sama dengan kementerian perindustrian dan pertanian untuk produk pangan dan hortikultura seperti cabai atau tomat dan lainnya,” katanya.
Sementara itu, Siti Nurbaya mengatakan, pengelolaan sampah menjadi solusi yang tepat untuk kondisi meningkatnya sampah hingga mencapai 64 juta ton di 2015. Sebanyak 11% dari total sampah tersebut disumbang oleh penggunaan plastik. “Jika sampah tidak dikelola dengan baik dan benar, maka itu tidak menimbulkan manfaat melainkan bisa menjadi bencana bagi kita semua,” katanya.
Hingga saat ini, tercatat ada 205 bank sampah yang telah mengantongi IUMK dari camat, yang memungkinkan pemiliknya untuk melakukan usaha jual beli sampah, dan mendapatkan fasilitas KUR dari bank berpelat merah dengan nominal terendah Rp 5 juta dan maksimal Rp 25 juta.
Selain mengantongi IUMK, pengusaha sampah juga disyaratkan memiliki bank Sampah sebagai syarat untuk menikmati dana KUR tanpa agunan. Tahun ini, Pemerintah kota (Pemkot) Makassar menargetkan 330 bank sampah, dari 250 jumlah bank sampah yang tersedia. Makassar menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki regulasi yang mengatur harga sampah dengan pemisahan empat jenis sampah yakni sampah plastik, kertas, logam, dan botol kaca. (tot)
